PARADIGMA POLISI SIPIL DAN PATROLI KEPOLISIAN

AKTUALISASI PARADIGMA KEPOLISIAN SIPIL DALAM
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PATROLI KEPOLISIAN
By : SAMBODO PURNOMO YOGO, SIK, MTCP


I. PENDAHULUAN
Sebagai amanat reformasi, semenjak dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran, fungsi dan kedudukan TNI dan Polri maka secara struktural Polri terpisah dari TNI yang militer. Pemisahan (kemandirian) Polri itu sendiri bagi Polri bukanlah sebagai tujuan tetapi sebagi langkah dimulainya paradigma baru Polri yaitu paradigma Kepolsian Sipil. Walau sampai saat ini proses transisi masih terus berjalan, bahkan disebutkan bahwa Polisi Indonesia kini memang tidak lagi berkarakter militer, tetapi baru sekedar ”a civilian in uniform” atau orang sipil yang diberi baju seragam.
Ditengah masa transisi tersebut, Polri tetap dituntut untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Namun kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan Polri masih saja terjadi. Bahkan Laporan tahunan tahun 2007 Komisi Ombudsman Nasioanal menempatkan Polri sebagai Institusi Pemerintah yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat, disusul dengan Pemerintah Daerah (peringkat 2), dan Peradilan (peringkat 3).
Keluhan masyarakat tersebut juga tertuju kepada praktek patroli kepolisian baik yang dilakukan oleh Polantas maupun Fungsi Samapta. Patroli yang bertujuan untuk melakukan pencegahan kejahatan dan pendekatan masyarakat malah menjadi sumber keluhan masyarakat. Beberapa keluhan tersebut antara lain, pelayanan yang diskriminatif, pungli, lambat datang ke TKP, meminta bayaran, tidak transparan dan sebagainya. Ekspektasi masyarakat yang dibangun oleh kuatnya sistem globalisasi dan nilai – nilai demokrasi semakin menguatkan tuntutan agar Polri memperbaiki sistem pelayanan Patroli kepolisan menuju ke arah pelayanan prima. Perbaikan pelayanan Patroli tersebut merupakan hal yang cukup penting menuju kearah perbaikan citra Polri dimata masyarakat.
Mengacu kepada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah “Bagaimanakah Aktualisasi Paradigma Kepolisian Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Patroli Kepolsian?” Sedangkan persoalan-persoalan penulisan ini dapat diidentifkasikan sebagai berikut:
a. Apakah yang dimaksud dengan Paradigma Kepolisian Sipil dan Konsep Pelayanan Prima?
b. Bagaimanakah aktualisasi paradigma Kepolisian Sipil dalam patroli kepolisian dikaitkan dengan pelayanan yang prima?

II. PEMBAHASAN
1. Paradigma Kepolisian Sipil dan Tugas Patroli
Paradigma adalah sekumpulan norma dan nilai serta pra kondisi yang mempengaruhi perilaku dan tindakan anggota suatu masyarakat. Oleh sebab itu Paradigma Polisi Sipil harus menjadi acuan dari norma dan nilai – nilai yang menjiwai pelaksanaan tugas Polri sehari – hari, termasuk tugas – tugas pelayanan. Ada banyak pendapat para ahli tentang Polisi Sipil. Salah satunya adalah dari Institute For Defense Strategy and Peace Studies (IDSPS). Lembaga ini menberikan definisi dari Polisi Sipil sebagai berikut:
a. Polisi Sipil adalah Polisi yang menghormati hak – hak sipil, serta mampu mengawal nilai – nilai sipil seperti demokrasi, akuntabel, transparan dan lain - lain.
b. Polisi Sipil mengedepankan pendekatan kemanusian dan padanya melekat sikap budaya yang sopan, santun, ramah, dan persuasif.
Perubahan dari kultur militer ke kultur sipil memerlukan adaptasi yang intensif, tidak saja mengganti atribut atribut yang berbau militer dengan atribut-atribut yang lebih berwajah sipil (civilian style blazer) , tetapi juga melalui berbagai upaya organisasi yang meliputi perubahan pada aspek struktural, instrumental maupun kultural. Mewujudkan polisi sipil juga memerlukan perubahan mendasar sikap dan perilaku polisi, yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tugas – tugas patroli kepolsian juga harus disesuaikan dengan perubahan paradigma tersebut, sebab tugas patroli adalah salah satu dari tugas utama kepolisian. Bahkan disebutkan bahwa 65% dari polisi di Amerika Serikat, 64% di Kanada dan 56% di Inggris.ditugaskan untuk patroli. Dengan perubahan paradigma maka patroli kepolisian harus lebih bersifat pro-active dari pada reaktif. Pelaksanaan tugas patroli juga harus lebih berorientasi pada masyarakat (comunity oriented policing) dan penyelesaian masalah (Problem Oriented Policing).

2. Budaya Pelayanan Prima
Pada awalnya. konsep pelayanan prima timbul dari kreativitas para pelaku bisnis.yang kemudian diikuti oleh organisasi-organi¬sasi nirlaba dan instansi pemerintah. sehingga dewasa ini buda¬ya pelayanan prima tidak lagi hanya dilakukan oleh dunia bisnis tetapi juga oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik –baiknya kepada masyarakat.
Dalam sistem ketatanegaraan Kepolisian adalah bagian dari aparatur pemerintah. Oleh sebab itu maka tugas Polri yang beorientasi pada pelayanan (service oriented policng) haruslah menggunakan konsep – konsep Pelayanan Prima, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tentang Pelayanan Prima Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat, yang mencakup a) Kesederhanaan, b) Kejelasan dan Kepastian, c) Keamanan, d) Keterbukaan, e) Efisien, f) Ekonomis, g) Keadilan, h) Ketepatan Waktu.
MacKinsey, sebagimana dikuitp oleh Fernanda (2000) menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) komponen S dalam perubahan kultur organisasi menuju pelayanan prima. Ketujuh ”S” tersebut adalah Strategy, Structure, System, Staff, Skill, dan Shared Values (Pembagian Nilai – Nilai Organisasi). Pada intinya strategi tersebut menunjukkan bahwa dalam upaya perbaikan mutu pelayanan, suatu organisasi harus berfikir secara menyeluruh, tidak hanya perbaikan terhadap produk layanan saja, tetapi juga struktur organisasi, perilaku kerja, ketrampilan dan sebagainya.

3. Aktualisasi Polisi Sipil dalam Patroli Kepolisian
Polisi Sipil adalah polisi yang berwatak sipil dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi setiap warga masyarakat, menjaga harkat dan martabat manusia, menghindari tindakan kekerasan dan lebih menggunakan hati nurani serta mau mendengar setiap aspirasi atau keluhan-keluhan masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang berbeda dengan paradigma militeristik yang cenderung bersifat kaku dan berorientasi kepada kepentingan penguasa. Sebagai polisi sipil Polri diharapkan mamapu untuk berperan ”protaganis” dari pada ”antagonis”, serta dapat memutuskan secar tepat kapan ia harus bertindak sebagai ”a strong hand of society” dan kapan bertindak sebagai ”a soft hand of society.”
Perubahan paradigma tentunya akan membawa pengaruh terhdap tata cara dan konsep patroli kepolisian, karena patroli adalah bagian utama dari tugas Kepolisian. Perubahan pola patroli kepolisian dari paradigma militeristik ke paradigma sipil berdasarkan konsep pelayanan Prima terlihat dalam tabel berikut:
TABEL PENGARUH PERUBAHAN PARADIGMA TERHADAP PATROLI KEPOLISIAN DIKAITKAN DENGAN PELAYANAN PRIMA

KOMPONEN 7S
PARADIGMA MILITERISTIK PARADIGMA SIPIL

Strategy
(Strategi) Patroli bersifat reaktif dan lebih kearah upaya represif, melakukan razia dan penindakan Patroli bersifat pro-aktif, lebih kearah upaya pencegahan kejahatan (crime prevention) dan pemeliharaan ketertiban. Petugas lebih cepat datang ke TKP bila diperlukan.
Structure
(Struktur) Sangat bersifat birokratis, patroli menunggu perintah atasan terkait dengan rute dan cara patroli Anggota Patroli mempunyai kebebasan menentukan rute dan cara patroli sesuai kondisi wilayah
Style
(Gaya) Patroli lebih kearah ”show of force” menunjukkan kekuatan Lebih menekankan pada patroli dialogis dan berkomunikasi dengan masyarakat
Staff
(Anggota) Berprilaku sebagai “penguasa”, arogan dan kasar Berprilaku sebagai pelayan, santun dan ramah pd masyarakat
Skills
(Ketrampilan) Menekankan pada kemampuan melakukan upaya paksa Menekankan pada kemampuan komunikasi, pendekatan warga dan ”penyelidikan pendahuluan’ (preliminary investigation)
System
(Sistem) Patroli cenderung menggunakan roda 4 dan roda 2 demi mobilitas dan luas wilayah patroli, terkadang lebih bersifat Unit Reaksi Cepat Patroli cenderung berjalan kaki atau naik sepeda sehingga mempunyai kesempatan yang lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat
Shared Value
(Penyebaran Nilai) Komunikasi searah, anggota hanya menerima perintah. Pengawasan secara ketat dan kaku sehingga anggota kurang berani mengambil keputusan Komunikasi 2 arah, anggota berhak menyampaikan saran terhdap giat patroli. Pengawasan lebih fleksibel, sehingga anggota dapat melakukan diskresi sesuai sikon.

Perubahan konsep dan tata cara patroli kepolisian tersebut tentunya tidak serta merta dan dengan mudah dapat dilakukan. Diperlukan adanya komitmen yang kuat dan konsistensi dari para manajer kepolisian termasuk para pelaksana patroli. Tanpa adanya kemauan dan komitmen perubahan akan sulit terjadi.
Dengan adanya perubahan tersebut maka pelayanan prima patroli kepolsian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 81 Tahun 1993 akan dapat lebih mudah terwujud. Wujud Pelayanan Prima patroli Kepolisan adalah sebagai berikut :
1) Kesederhanaan. Patroli diselenggarakan dengan cara yang mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit mudah untuk diakses oleh masyarakat yang mebutukan kehadiran polisi.
2) Kejelasan dan kepastian. Dimaksudkan adanya kejelasan dan kepastian mengenai Prosedur pelayanan patroli, Persyaratan pelayanan, kepastian mendatangi TKP, waktu reaksi (respond time) dan sebagainya
3) Keamanan. Pelaksanaan tugas patroli dapat memberikan pengamanan dan kenyamanan serta kepastian hukum bagi masyarakat.
4) Keterbukaan. Dimaksudkan prosedur untuk menghubungi polisi, no telepon panggilan daruarat dan prosedur untuk meminta kedatanagn patroli diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami.
5) Ekonomis. Masyarakat yang membutuhkan patroli tidak dipungut bayaran.
6) Keadilan yang merata. Tidak ada diskriminasi bagi pelayanan patroli. Patroli ditujukan demi keamanan seleuruh warga masyarakat dan bukan hanya satu golongan atau kelompok tertentu.
7) Ketepatan waktu. Dimaksudkan pelaksanaan patroli harus tepat waktu terutama terkait dengan kemampuan patroli mendatangi TKP secara cepat .
8) Efisien. Pelaksanaan patroli harus efisien dilihat dari sumber daya yang digunakan (BBM, Uang patroli, Harwat kendaraan, dsb) dikaitkan dengan hasil yang dicapai.

III. Penutup
1. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Polisi Sipil adalah Polisi yang menghormati hak – hak sipil, serta mampu mengawal nilai – nilai sipil seperti demokrasi, akuntabel, transparan dan lain - lain. Selain itu Polisi Sipil mengedepankan pendekatan kemanusian dan padanya melekat sikap budaya yang sopan, santun, ramah, dan persuasif. Karena Polisi adalah bagian dari pemerintahan maka ia harus pula mengimplementasikan prinsip – prinsip pelayanan prima dalam melakukan tugasnya sehari – hari.
b. Perubahan paradigma kepolisian akan mempengaruhi startegi, tata-cara, prosedur patroli dan kemampuan anggota patroli. Perubahan itu terkait dengan konsep 7 S, yaitu Strategy, Staructure, Staff, Skill, Style, System dan Shared value. Dengan adanya perubahan tersebut maka pelayanan prima patroli kepolisian akan dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat.

2. SARAN
a. Perubahan strategy patroli harus disosialisasikan secara mendetail kepada para anggota patroli. Untuk itu perlu adanya pembekalan tentang tatacara patroli yang baik dan benar kepada seluruh anggota patroli.
b. Patroli yang baik tidak akan berjalan bila sarana parasarana dan sumber daya pendukung patroli tidak diberikan. Oleh sebab itu segala hal yang terkait dengan dukungan logistik patroli haus diberikan kepada anggota tanpa dikurangi sedikitpun sehingga anggota siap untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
c. Untuk efektifitas patroli agar patroli mempunyai cakupan wilayah yang luas namun tidak menghilangkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat maka model patroli harus disiasasti dengan menggabungkan patroli bermobil dengan patroli bersepeda. Caranya adalah dengan membuat alat khusus untuk menaruh sepeda dibagian belakang kendaraan. Dengan demikian di lokasi – lokasi tertentu petugas patroli dapat berhenti, memarkir kendaraannya dan melaksanakan ptroli bersepeda.